Bupati Penajam Paser Utara
(PPU), H. Mudyat Noor, S.Hut, melaksanakan kunjungan kerja dan audiensi ke
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Unda Anyar,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kamis
(07/08/2025). Kegiatan berlangsung di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah
Rai, Kota Denpasar, Bali.
Dalam kunjungan tersebut,
Bupati didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab
PPU, Nicko Herlambang, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab PPU, Muhtar.
Kedatangan rombongan Pemkab PPU disambut oleh Kepala UPT BPDAS Unda Anyar, Tri
Adi Wibisono, beserta jajaran, serta Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai, Sri
Agustin.
Kunjungan ini merupakan
bagian dari upaya menindaklanjuti implementasi kerja sama antara Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, khususnya dalam sektor pengembangan ekowisata dan pelestarian
kawasan hutan lindung yang ada di wilayah PPU.
Dalam audiensi tersebut,
kedua belah pihak membahas potensi pengembangan kawasan konservasi dan
ekowisata mangrove sebagai model pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan
di wilayah pesisir Kabupaten PPU. Studi lapangan pun dilakukan dengan meninjau
langsung pengelolaan kawasan ekowisata Tahura Ngurah Rai, yang dikenal sebagai
kawasan hutan mangrove terbesar dan terkelola baik di kawasan Indonesia Timur.
“Kita ingin belajar dari
keberhasilan Bali dalam mengelola Tahura sebagai kawasan edukatif, konservatif,
sekaligus produktif dari sisi pariwisata. PPU memiliki potensi hutan mangrove
yang besar, dan ini bisa kita jadikan kekuatan baru dalam pembangunan berbasis
lingkungan,” ujar Bupati Mudyat Noor.
Bupati juga menegaskan
bahwa pendekatan pembangunan hijau atau green development menjadi salah satu
visi utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, seiring dengan posisinya
sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, Kepala
BPDAS Unda Anyar, Tri Adi Wibisono menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkab
PPU yang proaktif menjalin kolaborasi strategis antar lembaga. Menurutnya,
kemitraan pemerintah daerah dan kementerian sangat diperlukan dalam memastikan
keberlanjutan program rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS.
“Dengan dukungan dari
pemerintah daerah, kita bisa menyesuaikan program rehabilitasi dengan kondisi
sosial, budaya, dan potensi kawasan lokal. Ekowisata berbasis mangrove adalah
salah satu kunci dalam menciptakan ekonomi hijau yang inklusif,” terang Tri
Adi.
Kunjungan kerja ini
diharapkan menjadi langkah lanjutan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara dan BPDAS Unda Anyar dalam upaya pelestarian lingkungan sekaligus pengembangan
potensi wisata berkelanjutan di PPU, khususnya dalam integrasi kawasan
konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan
adanya kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menegaskan
komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam membangun
masa depan daerah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing
tinggi. (Etty Hariyani)