Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pembangunan 800 titik koneksi Internet Desa hingga akhir tahun 2025, dengan prioritas utama bagi desa-desa terpencil yang belum terjangkau jaringan konvensional. Langkah ini merupakan komitmen Pemprov Kaltim dalam pemerataan akses informasi dan komunikasi digital di seluruh pelosok daerah.   Melalui program GRATISPOL, Pemprov Kaltim mulai menyosialisasikan rencana implementasi Internet Desa kepada para kepala desa di wilayah Kutai Barat. Sosialisasi ini disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Barat. Plt. Kabid TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim - Bambang Kukilo, di ruang kerja Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim mengatakan, sosialisasi ini menjadi bagian penting untuk mewujudkan target 190 desa di Kutai Barat dapat terjangkau internet pada tahun 2025.   Tak hanya itu, desa-desa yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan layanan Internet Desa akan mendapatkan reward berupa penambahan bandwidth, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dan produktif. “Kami akan memberi penghargaan kepada desa yang benar-benar memanfaatkan fasilitas ini secara produktif,” ujar Bambang.   Namun, tantangan masih ada hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Kutai Barat - Rustam. Ia menambahkan bahwa masih terdapat sekitar 30 kampung yang belum teraliri listrik PLN. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini akan memprioritaskan wilayah-wilayah paling jauh dari ibu kota kabupaten. “Saat ini terdapat 30 kampung yang belum teraliri listrik dari PLN. Karena itu, kami memprioritaskan desa-desa terjauh dari ibu kota kabupaten untuk tahap awal pelaksanaan,” tambah Rustam lagi.   Pelaksanaan pemasangan koneksi internet akan dimulai pada awal Juni 2025, dengan target 800 titik koneksi internet desa hingga akhir tahun. Sebanyak 30 titik di antaranya akan menggunakan teknologi satelit Starlink, yang diperuntukkan bagi daerah dengan medan geografis sulit dan tanpa jangkauan jaringan konvensional. Untuk mendukung kelancaran operasional di lapangan, setiap kecamatan akan memiliki teknisi Unit Manajemen Sistem (UMS) yang bertugas menangani gangguan teknis.   Ditempat yang sama Dinda Annisa selaku  Account Manager dari Telkom menerangan, pihaknya  akan pastikan teknisi tersedia di setiap kecamatan untuk mempercepat respons jika terjadi kendala. Program ini tidak berhenti pada pemasangan semata. Pemprov Kaltim juga akan melakukan pemantauan pasca-instalasi untuk memastikan layanan internet digunakan secara bergilir dan berkelanjutan oleh masyarakat desa.   Dengan sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan dan masyarakat, diharapkan program Internet Desa mampu menjadi solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan digital sekaligus meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi. (Etty Hariyani)